KATANEWS.ID, Muara Enim – Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Camat Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, guna meninjau kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Juni 2026 tersebut, dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Gelumbang, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur pimpinan daerah setempat.
Dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor Camat Gelumbang, Komisi I DPRD Sumsel membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa agenda yang menjadi perhatian antara lain percepatan perekaman KTP elektronik dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan agar pelayanan lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat desa.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya sinkronisasi usulan pembangunan yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar dapat terakomodasi dalam program pembangunan kabupaten maupun provinsi.
Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mengadopsi sistem pelaporan berbasis digital juga menjadi perhatian guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil temuan lapangan dan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama kunjungan kerja tersebut.
“Kecamatan Gelumbang merupakan wilayah yang strategis dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kami di Komisi I menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung pelayanan publik. Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa harus proaktif menjemput bola, terutama dalam urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak dasar warga,” ujar Chairul.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah potensi penyimpangan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan di Gelumbang berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
