KATANEWS.ID, Palembang – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmen kuatnya untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh warganya.
Hal ini disampaikan saat Walikota Palembang, H. Ratu Dewa, mengikuti pelaksanaan Verifikasi Lapangan untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender atau PUG Tahun 2025, yang menjadi rangkaian penting Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya atau PPE Kota Palembang Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).
Wako Dewa memaparkan bahwa PUG bukanlah sekadar program seremonial atau tanggung jawab satu dinas saja. Lebih dari itu, PUG adalah strategi pembangunan fundamental yang harus terintegrasi dalam setiap proses perencanaan hingga pelaporan.
“Pembangunan yang berkualitas tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata. Kita harus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya,” tegas Ratu Dewa.
Dalam pemaparannya, Pemkot Palembang menyuguhkan data demografi dan sosial yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2024 mencapai 1.840.415 jiwa, yang terdiri atas 921.318 laki-laki dan 919.097 perempuan.
Sementara itu, angka kemiskinan tercatat turun signifikan menjadi 9,04 persen di tahun 2025 dari sebelumnya 9,77 persen pada tahun 2024.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender Kota Palembang pada tahun 2024 berada di angka 0,268.
Untuk memperkuat payung hukumnya, Pemkot Palembang juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Regulasi ini memastikan perspektif gender terintegrasi penuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Ratu Dewa mengingatkan seluruh perangkat daerah, Kelompok Kerja PUG, dan focal point agar tidak menjadikan verifikasi ini sekadar ajang administratif demi mengejar penghargaan semata.
Kelengkapan dokumen dan bukti dukung harus akurat, konsisten, serta mencerminkan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, BAPPERIDA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diminta untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan menindaklanjuti setiap rekomendasi tim verifikator secara berkelanjutan.
Wako berharap momentum PPE 2026 mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin inklusif.
“Keberhasilan PUG pada akhirnya bukan ditentukan oleh nilai evaluasi atau trofi penghargaan yang diperoleh, melainkan oleh semakin terbukanya kesempatan dan meratanya manfaat pembangunan bagi seluruh warga Palembang tanpa terkecuali,” pungkas Ratu Dewa. (*)
