Pencegahan Korupsi, KPK RI Gelar Rakor di Muba

Muba26 Dilihat

Muba – Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud diwakili Pj Sekda Muba Musni Wijaya S Sos MSi bersama jajaran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Muba berlangsung di ruang rapat Serasan Sekate, Selasa (11/07/2023).

Adapun evaluasi hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 dan sosialisasi MCP tahun 2023 serta rencana aksi tindak lanjut SPI.

Dalam sambutannya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah 2, Andy Purwana puji kota Sekayu Kabupaten Muba, bersih,rapi dan bagus.

Terkait dengan evaluasi ia menyapaikan, bahwa MCP merupakan tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, di mana terdapat fokus area intervensi tahun 2023, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan tata kelola Desa.

Sedangkan, SPI lanjutnya adalah program KPK-RI yang pelaksanaannya menekankan peran serta masyarakat baik dari unsur intern, ekstern dan ahli dalam memantau kinerja instansi penyelenggara negara terkait pelayanan publik.

“Fokus koordinasi pencegahan tahun 2023 diantaranya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP), mendorong penyelamatan keuangan dan aset daerah serta mendorong upaya pencegahan korupsi lainnya,”katanya.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Pemkab Muba kepada Tim Koordinasi dan Supervisi KPK-RI atas bentuk perhatian, dukungan dan pembinaan selama ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di wilayah Kabupaten Muba.

“Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi MCP serta SPI ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh masing-masing Pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Muba sekaligus bisa dirumuskan solusinya,” tandasnya Sekda. (ril)