Bupati Muba Cari Terobosan Pembangunan Infrastruktur Lewat Sinergi Dunia Usaha

KATANEWS.ID, Jakarta – Menghadapi keterbatasan ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mencari peluang kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.

Upaya tersebut dilakukan Bupati Muba HM Toha Tohet SH melalui pertemuan Sinergi Terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Musi Banyuasin bersama jajaran SKK Migas dan perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), di Setiabudi One, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kepala Bapperida Muba Dr Mursalin SE MM dalam pemaparannya menyampaikan, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Dampaknya, ruang fiskal Pemkab Muba untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten, semakin terbatas.

Menurutnya, pertemuan bersama SKK Migas dan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut menjadi langkah strategis untuk mencari solusi bersama dalam penanganan ruas-ruas jalan prioritas di Kabupaten Muba.

“Kita membutuhkan dukungan dan kolaborasi dalam kondisi fiskal saat ini. Ruang fiskal pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur cukup terbatas. Karena itu, kita perlu membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Muba agar kebutuhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan, tetap bisa ditangani,” ungkap Mursalin.

Ia menjelaskan, salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah kesepahaman untuk merumuskan kolaborasi dalam pola kemitraan strategis multiyears atau kerja sama jangka menengah dan panjang antara Pemkab Muba, SKK Migas, dan KKKS.

“Ruas-ruas jalan prioritas sudah kita petakan. Selanjutnya, kita akan mencocokkan data ruas jalan, wilayah operasi perusahaan, serta program-program yang selama ini sudah berjalan. Ini penting agar dukungan yang diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Mursalin menambahkan, pembahasan lebih lanjut akan mencakup penentuan ruas prioritas, pembagian peran masing-masing pihak, jadwal pelaksanaan, hingga instrumen kerja sama yang akan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Muba, lanjutnya, siap memfasilitasi koordinasi apabila terdapat kendala di lapangan. Namun, seluruh pelaksanaan kemitraan tetap harus memperhatikan kewenangan masing-masing pihak, ketentuan yang berlaku, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kita ingin kemitraan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah siap memfasilitasi koordinasi dan membantu mencarikan solusi terhadap berbagai kendala di lapangan. Tentu semuanya harus berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan, selain mendorong optimalisasi dukungan perusahaan melalui program CSR, Pemkab Muba berharap penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dan 2024 serta potensi Participating Interest (PI) sektor migas dapat turut memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat yang harus terus diperjuangkan di tengah berbagai keterbatasan anggaran.

Menurutnya, keberadaan industri hulu migas di Kabupaten Muba harus dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya dalam mendukung produksi energi nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat. Masyarakat Muba tentu sangat terbantu apabila infrastruktur yang menunjang aktivitas dan mobilitas mereka dapat semakin baik. Karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Muba dapat bersama-sama memberikan kontribusi melalui program CSR,” ujar Toha.

Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, serta seluruh perusahaan KKKS dapat terus berjalan baik sehingga berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah operasional migas dapat dicarikan solusi bersama.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran terkait dan perwakilan perusahaan sektor hulu migas.

Turut mendampingi Bupati Muba, Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi, Plt Asisten II Akhmad Toyibir SSTP MM, Kepala Bapperida Dr Mursalin SE MM, Plt Kepala Dinkominfo Daud Amri SH, Kabag Sumber Daya Alam Rangga Perdana Putera SSTP MSi, serta Kabag Prokopim Agung Perdana SSTP MSi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Koordinator Operasi/Pengawas Utama Lifting SKK Migas Sumbagsel Haswanto Jaya, Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel Kurnia Ariwijayanti, Government Affairs & External Relations Manager Sumaryati Jones, Assistant Manager Facility Operation Jambi Merang Syahrul Arafat, dan Head of Relation Budi Ariyanto.

Hadir pula VP Operations Onshore PT Medco E&P Indonesia Irfan Eka, Senior Manager Relations Shinta S. Anggraini, Senior Manager Field Relations and Security Onshore Herman Fauzi, Senior Manager Field Relations & Security Medco E&P Grissik Ltd Henry Raya, Manager Field Relations & Community Enhancement Sudewo, Manager Relation PT Pertamina EP Zona 4 Frans Alexander A. Hukom, Sr. Officer Non-Government Relations PT Pertamina Hulu Rokan Regional Haniati, Sr. Officer Government Relations Delly Paramita, Sr. Officer CID Wahyu Irfan, serta Manager Field Relations and Security Sakakemang Medco E&P Sakakemang B.V. Amir Faisal Jindan. (*)