Beranda BANTEN Rp9,91 Triliun APBD Perubahan Provinsi Banten 2017 Disahkan, Wahidin Minta Jangan Diselinap

Rp9,91 Triliun APBD Perubahan Provinsi Banten 2017 Disahkan, Wahidin Minta Jangan Diselinap

0

Katanews.id – BANTEN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten tahun 2017 resmi disahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengesahkan APBD Perubahan sebesar Rp 9, 91 triliun itu dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Banten, Kamis (28/9/2017).

Dalam pengesahan tersebut, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, APBD Perubahan tahun 2017 telah mengakomodir amanat peraturan pemerintah (PP) No 18 tahun 2017 tentan hak dan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

“Saya berharap dengan pemberian ini akan memberikan semangat kerja dan motivasi bagi anggota dewan untuk bekerja lebih baik lagi untuk rakyat banten,” kata Wahidin.

Wahidin mengaku, pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Pemprov dari kabupaten/ kota cukup berdampak signifikan terhadap rancangan APBD perubahan.

“Kita akan siapkan lahan baru untuk pembangunan fisik sekolah, ruang kelas baru SMK/SMA, rehabilitasi ruang belajar, peningkatan kompetensi Guru SMA dan SMK melalui pemberian beasiswa melanjutkan jenjang pendidikan S1 atau S2. Kita fokuskan juga revitalisasi kawasan banten lama,” jelasnya.

Secara komposisi APBD Perubahan tersebut didominasi oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5.78 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 4.13 triliun.

Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 10.47 triliun, yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 6.83 triliun meliputi belanja pegawai, hibah, bansos, bagi hasil dan bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dan partai politik serta belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung sebesar Rp 3.64 triliun meliputi belanja pegawai, modal dan barang/jasa

Wahidin juga berharap, setelah disahkan APBD Perubahan tahun 2017, Pemprov Banten bisa melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya sehingga target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dapat direalisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya berharap kita semua transparan, jangan diselinapkan, jangan dikorupsi. Kita kasih tau kepada publik anggarannya, biar rakyat tau dan memantau,” tegasnya. /Mrs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here