KATANEWS.ID, Palembang – Sidang lanjutan kasus kasus penerimaan suap Smartboard dan Chromebook, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Dalam persidangan jaksa KPK tegas menolak seluruh dalil perlawanan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Edison dalam kasus penerimaan suap Smartboard dan Chromebook, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Tim jaksa menilai nota perlawanan itu keliru, prematur, dan sudah masuk ke ranah materi pokok perkara yang harus diuji di persidangan.
Terkait dalil tim advokat Edison yang menyatakan pengadaan smartboard dan chromebook tidak disahkan dan bukan berasal dari kebijakan terdakwa, dan adanya pertemuan yang menentukan fee di bulan November 2024 dilaksanakan pada masa kepemimpinan Henky Putrawan selaku Pj Bupati Muara Enim. Menurut jaksa dalil itu terlalu dipaksakan.
“Kami penuntut umum tidak sependapat dengan dalil tersebut yang cenderung memaksakan pendapat dan keliru dalam menarik kesimpulan. Hal ini dikarenakan titik kritis dari pengadaan smartboard dan chromebook ini sudah diatur oleh Abi Nurwardani, selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026,” ungkap tim Jaksa saat membacakan tanggapan atas perlawanan, di persidangan di PN Palembang, Rabu (11/11/2026).
Pihaknya juga menilai advokat keliru dengan melakukan perlawanan terhadap suatu yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Penuntut Umum tidak pernah mendakwakan mengenai perencanaan dan penganggaran smartboard dan chromebook dalam dakwaan.
Surat penuntut umum adalah mengenai proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan smartboard dan chromebook yang terjadi adanya penerimaan uang suap dari para pemegang lelang e-katalog yaitu Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.
“Antara perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang berbeda dengan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, sepertinya perlawanan advokat mengenai perencanaan dan penganggaran tidak akan kami tanggapi dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan,” katanya.
Menurut jaksa, pembuktian atas dalil tersebut harus dilakukan dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum serta diperkuat dengan keterangan ahli hingga menjadi fakta hukum. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim mengesampingkan dan menolak seluruh dalil perlawanan yang diajukan tim advokat Edison.
“Kiranya alasan keberatan atau perlawanan tim advokat terdakwa 1 Edison alias Edi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Lalu dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan,” tutupnya.
Majelis hakim menutup persidangan dan akan melanjutkannya dengan agenda putusan sela yang bergulir minggu depan. (DN)
