KATANEWS.ID, Palembang – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus pelantikan kepengurusan tahun 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Minggu (27/9/2026).
Ratusan pengurus DPD ARUN Sumsel dilantik dalam kegiatan tersebut. Musda sekaligus pelantikan ini menjadi momentum bagi organisasi untuk melakukan evaluasi serta menyusun program kerja dan langkah strategis ke depan.
Sejumlah pesan disampaikan jajaran pengurus pusat, pemerintah daerah, hingga dewan penasihat dan pakar ARUN. Mulai dari penguatan advokasi masyarakat, persoalan agraria, hingga pengawalan potensi strategis Sumatera Selatan di sektor energi dan hilirisasi.
Bob Hasan: ARUN Harus Terus Perjuangkan Persoalan Agraria
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ARUN, Dr. Bob Hasan, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPD ARUN Sumsel yang baru dilantik.
Ia berharap kepengurusan baru dapat membawa ARUN terus berkiprah dan membantu masyarakat, khususnya dalam persoalan agraria.
“Pelantikan DPD ARUN Sumatera Selatan sudah sukses dilakukan,” ujarnya.
Bob Hasan mengatakan, ARUN berdiri sejak 2014 dan berangkat dari berbagai persoalan agraria yang pada awalnya terjadi di Lampung.
“ARUN ini berdiri tahun 2014, dan ARUN itu berangkat dari persoalan-persoalan agraria, yang awalnya berada di Lampung,” ujarnya.
Menurutnya, perjalanan ARUN dalam memperjuangkan persoalan agraria cukup panjang. Ia mengaku telah tiga kali menghadapi proses hukum dalam menjalankan perjuangan organisasi tersebut.
“Saya bisa bebas, karena saya tidak terbukti menerima serupiah pun uang yang mengalir ke saya, dan betul-betul murni saya menghibahkan diri saya untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa upaya membantu masyarakat akan mendorong lahirnya dukungan dan bantuan dari pihak lain.
Ratu Dewa: ARUN Diharapkan Jadi Mitra Masyarakat dan Pembangunan
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda sekaligus pelantikan DPD ARUN Sumatera Selatan.
Menurutnya, Musda merupakan bagian penting dalam kehidupan organisasi karena menjadi wadah untuk menyatukan visi, merumuskan program kerja, serta menentukan langkah strategis organisasi ke depan.
Ratu Dewa berharap Musda ARUN Sumsel dapat menghasilkan program kerja yang konkret dan konstruktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Para pengurus yang telah menerima amanah diharapkan mampu menjalankan tugas dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan rasa tanggung jawab. ARUN juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Ratu Dewa, ARUN memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Organisasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
“Dalam menjalankan fungsi advokasi, jajaran ARUN diharapkan senantiasa mengedepankan aturan hukum, etika, objektivitas, serta kepentingan masyarakat luas. Upaya advokasi juga diharapkan dilakukan secara konstruktif dan berorientasi pada pencarian solusi,” harapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palembang membuka ruang sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Febri Zulian: ARUN Sumsel Siap Berkolaborasi untuk Kesejahteraan Rakyat
Sementara itu, Ketua DPD ARUN Sumatera Selatan yang baru dilantik, Febri Zulian S., mengaku bersyukur atas pelantikan kepengurusan DPD ARUN Sumatera Selatan.
Menurut Febri, kepengurusan yang dipimpinnya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan pendampingan dan advokasi kerakyatan.
“Insyaallah kami DPD ARUN Sumatera Selatan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan advokasi-advokasi kerakyatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Febri berharap kehadiran ARUN Sumatera Selatan dapat memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Palembang.
“Tentunya, setelah pelantikan ini, kami berharap semangat yang muncul tidak hanya berhenti pada euforia pelantikan. Ke depan, kami berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat turut serta berkolaborasi bersama kami, sesuai dengan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Fernando Duling: ARUN Sumsel Diminta Kawal Potensi Energi dan Hilirisasi
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas F. Fernando Duling, mendorong DPD ARUN Sumatera Selatan untuk mampu membaca dan mengawal berbagai potensi strategis daerah, khususnya di sektor energi dan hilirisasi.
Menurut Fernando, Sumatera Selatan memiliki sejumlah potensi strategis, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara hingga energi lokal.
Potensi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian ARUN Sumsel dalam menentukan langkah dan program organisasi ke depan.
Fernando juga meminta DPD ARUN Sumsel mulai memetakan potensi dan tanggung jawab yang harus dikawal di sejumlah wilayah.
“Tanggung jawab apa ke depan yang harus datang, di-maintenance oleh DPD ARUN Sumsel. Terkhusus ada tiga wilayah yaitu Lahat, Muara Enim, dan Palembang,” jelasnya.
Menurutnya, ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing yang perlu dicermati jajaran ARUN Sumsel.
Selain sektor energi, Fernando menegaskan ARUN harus tetap menjalankan peran sebagai organisasi masyarakat yang memiliki fokus pada pendampingan dan advokasi masyarakat.
“Saya berharap ARUN tidak sama dengan ormas pada umumnya. Banyak latar belakang kegiatan kita adalah proses pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat. Maka konteks kita adalah advokasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, advokasi yang dilakukan ARUN tidak sebatas persoalan hukum. Pendampingan juga dapat mencakup aspek sosial, politik, budaya, keamanan, pertahanan, hubungan internasional hingga berbagai bentuk interaksi sosial masyarakat.
“Karena bicara tentang advokasi bahwa bukan hanya dalam proses pendampingan hukum. Pendampingan sosial, pendampingan politik, pendampingan budaya, pendampingan keamanan, pendampingan pertahanan, pendampingan hubungan internasional, atau seluruh pendampingan-pendampingan interaksi sosial masyarakat,” ungkapnya.
Fernando mengatakan, gerakan ARUN di tingkat akar rumput juga diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan dan regulasi, termasuk terkait reforma agraria.
Ia kemudian mengingatkan jajaran ARUN Sumsel agar mampu melihat potensi daerah secara lebih luas, khususnya terkait hilirisasi energi.
“Sumsel ada sawit nggak? Ada. Sumsel ada tambang nggak? Ada. Dan apabila bisa dinegasikan berarti apa? Bahwa Sumsel menjadi bagian dari proses aktivitas hilirisasi energi dari perspektif sawit maupun dalam perspektif batu bara,” katanya.
Menurut Fernando, ARUN perlu melihat sejumlah sektor strategis, di antaranya kelapa sawit, batu bara dan energi lokal.
“Saya mengatakan adalah sejauh mana kemampuan DPD Sumsel di kemudian hari terhadap perspektif hilirisasi energi. Hilirisasi energi karena akan didorong menjadi kekuatan kedaulatan energi,” ujarnya.
Erwin Charara: Sejarah Sriwijaya Jadi Motivasi Membangun Daerah
Dewan Pembina DPP ARUN yang juga Penasehat Presiden RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, mengatakan Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik, hukum, ekonomi hingga peradaban Nusantara.
Menurut Erwin, jejak sejarah tersebut dapat menjadi modal penting untuk membangun semangat masyarakat dalam melihat dan mengembangkan potensi daerah.
Ia mengatakan, sejarah Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan peradaban Nusantara, termasuk kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang memiliki pengaruh luas di kawasan Asia.
Erwin menilai pengalaman sejarah tersebut dapat menjadi bahan untuk saling berbagi dan memberikan motivasi.
Ia juga mengajak masyarakat melihat kembali sejarah Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya membangun rasa percaya diri terhadap potensi daerah.
Menurutnya, kejayaan Sriwijaya menunjukkan bahwa Sumatera Selatan pernah memiliki peran penting dalam hubungan diplomatik, perdagangan maupun teknologi perkapalan.
“Bapak-bapak dan juga saya, bangga menjadi orang Sumatera Selatan, karena sangat disegani sampai kerajaan Cina. Karena kiblatnya mempunyai kemampuan hubungan diplomatik yang bagus, mempunyai hubungan perdagangan yang bagus, mempunyai teknologi perkapalan yang sangat bagus,” bebernya.
Ia berharap sejarah tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk terus melihat dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.
Parlin Rumahorbo: ARUN Harus Mampu Membaca Isu Strategis
Dewan Penasihat ARUN, Kolonel TNI Purn. Dr. Parlin Rumahorbo, M.Si., mengatakan DPD ARUN Sumsel harus mampu menjadi organisasi yang dapat membaca berbagai isu strategis.
Menurutnya, jajaran ARUN perlu memahami situasi dan dinamika perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ia juga menyinggung berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan agraria.
“ARUN harus melihat isu-isu ini, bagaimana mengadvokasi bidang-bidang ini supaya benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Parlin juga mengingatkan jajaran ARUN agar tidak terafiliasi dengan paham radikal maupun terorisme serta mampu menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Ia berharap ARUN dapat turut mengawal kebijakan pemerintah dan memberikan kontribusi agar berbagai program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Pujiono Suardi: ARUN Harus Berada di Tengah Rakyat
Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Dr. Pujiono Suardi, menegaskan bahwa ARUN memilih jalan untuk selalu berada di tengah-tengah rakyat dan mendengarkan suara masyarakat.
Menurutnya, prinsip tersebut dapat digambarkan melalui ungkapan Latin “non supra populum, sed inter populum”, yang berarti tidak berada di atas rakyat, melainkan berada di tengah-tengah rakyat.
“Sudah memilih jalan. Itu kalau dalam bahasa Latinnya itu non supra populum, sed inter populum. Jadi tidak berada di atas rakyat, tapi berada di tengah-tengah rakyat,” ujar Pujiono.
Ia menjelaskan, ARUN tidak ingin menempatkan diri lebih tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, ARUN ingin hadir bersama rakyat, mendengar suara mereka, memahami keluh kesah, merasakan perjuangan, serta membersamai masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
“ARUN itu telah memilih jalan, tidak berdiri di atas rakyat, bahkan berdirinya, tingginya ARUN tidak ingin menginjak kepala rakyat, tapi ARUN ingin berada di tengah-tengah rakyat, ingin mendengar suara rakyat seperti apa, memahami keluh kesah mereka, juga merasakan perjuangan mereka, dan juga membersamai perjuangan rakyat,” katanya.
Pujiono menilai, kedekatan dengan masyarakat menjadi penting karena seorang pemimpin maupun organisasi tidak cukup hanya membaca laporan atau mendengar cerita dari bawahan. Pemimpin harus mampu melihat dan memahami langsung kondisi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Pujiono juga menyinggung persoalan reforma agraria dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil, khususnya petani dan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tanah.
“Undang-Undang ini adalah menegakkan keberpihakan, keberpihakan bahwa tanah redistribusi tanah itu bukan hanya untuk korporasi, tapi tanah itu juga untuk petani-petani kecil, tanah itu juga untuk masyarakat kecil,” katanya.
Ia menegaskan, kemampuan merasakan kondisi masyarakat merupakan bagian penting dari kepemimpinan dan perjuangan organisasi masyarakat sipil.
“Siapa yang bisa merasakan, merasakan itu adalah pemimpin, adalah kita yang tidak mengambil jarak dengan rakyat,” tegasnya.
Dengan dilantiknya 30 pengurus tersebut, DPD ARUN Sumsel diharapkan mampu menerjemahkan berbagai arahan yang disampaikan dalam Musda ke dalam program kerja organisasi, khususnya dalam bidang pendampingan, advokasi masyarakat, persoalan agraria serta pengawalan potensi strategis daerah. (*)
